40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. "Implementasi Pasal 74 Undang-undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . TENTANG. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perubahan atas Undang-Undang No. 4 - 15. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) UUPT berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan. Hukum Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau “UUPT”) Berdasarkan. Indonesia, Undang-Undang Nomor. 17, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Peter Rosner (world bank) and Mr. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. Tahun. Cilacap tunduk pada Kebijakan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no. 40 TAHUN 2007 1. Undang-Undang No. Menurut Undang-Undang No. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. NOMOR 40 TAHUN 2004 . mengatakan, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh minimal 2 orang tidak berlaku bagi: a. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) megenal 3 jenis modal perusahaan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Bentuk kegiatan Corporate Social Responbility yang dilakukan Perusahaan merupakan hasil kesepakatan pada Rencana Tahunan . Bagaimana Eksistensi Ketentuan Circular Resolution dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. INFOASN. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan NOMOR 40 TAHUN 2007. Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : A. Gabung dalam komunitas Pajakku, dapatkan berita dan solusi. customer@hukumonline. Undang-undang (UU) tentang. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas). 128 – 134 Vol. Menimbang : bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. M. 33, TLN NO. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui peranan Good Corporate Governance dalam. Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun - 1995 tentang Cukai; UU 39/2007 . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum dengan membebaskan pemegang saham dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya, Kemudian. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. HASIL DAN PEMBAHASAN Substansi keberadaan Prinsip. Arifuddin Rokhmanto Hudoyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstract. Jakarta: PPHBI, 2008. Ulasan Lengkap. , Johannes A. Pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang No. Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008, Hal. Dalam Bab V, Pasal 74. 40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alamPemerintah Indonesia. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 2007/NO. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan. 130, TLN NO. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 Ayat 1, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. 40 Tahun 2007” Oleh: M. 2007/NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) Cukup banyak ditemukan perbedaan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas No. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) No. 40, LN. 1 of 1995 is viewed as no longer in accordance with legal developments and the needs of society and so needs to be replaced with a new act; e. Th. 000. Undang-undang (UU) NO. Menurut pasal 74 UU No. Pro. Kontak (Hubungi Kami) Laporan Tahunan OJK 2016. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“ UUPT ”), mengenai perubahan anggaran dasar, dikatakan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat (1) jo. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas T. UU No. Pro. 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”). 11 / 2020 tentang UU. com. 589 views 10404 downloads 589 views // 10404 downloads. Sedangkan "Perseroan Terbatas" yaitu salah satu. Perseroan Terbatas. Menurut Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham & memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan. d. mengatakan, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh minimal 2 orang tidak berlaku bagi: a. 2 (No. Selain itu, buku ini juga menyampaikan praktik tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia berdasarkan: (a) hasil penilaian yang dilakukan oleh. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Law 22 of 2001/UU No. TENTANG. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ` MATA KULIAH : LEGAL REASONING DOSEN : Dr. 40, LN. 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility yang kini kian marak diimplementasikan berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) antara lain:. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Oleh : Rezmia Febrina . Jakarta: Sinar. Penjelasan lebih lanjut silakan. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/95”). bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI PROYEK PENANAMAN POHON. , Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Undang-Undang No. 1. Hak pemegang saham sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1. Pasal 21 ayat (2) UUPT ), dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepada. Undang-undang No. 28, Ln. Dasar hukum Undang-Undang No. Sebagaimana dalam pasal 28 UU no 40 tahun 2007 tentang anggaran dasar,. Seperti yang telah dituliskan pada Pasal 63 bahwa “Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. TJSL atau CSR ini, dalam undang-undang no 40 tahun 2007 telah di jadikan sebagai salah satu agenda yang di bicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007; d. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) UUPT berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( Download) Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Perasuransian. 40 Tahun 2007 ini, juga membahas mengenai rencana kerja suatu PT. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Sinurat, FH UI, 2010. Pejabat yang Menetapkan. 64 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 000. Beleid mengenai merger dan akuisisi di kedua undang-undang ini menyebut, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan. Faisal Rahendra Lubis 1 e-mail: rahendra_rif@yahoo. Perkeretaapian, Lembaran Negara No. Undang-undang (UU) No. Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 TAHUN 2007 Oleh : HESTI TRIASWATI 110 102 104 00120 Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 3 April 2012 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima Menyetujui Pembimbing Prof. 44, LN. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 65 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. By OnlinePajak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang No. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,. Komisaris Tidak Melaksanakan Fiduciary Duty Kepada Perseroan Komisaris sebagai pengawas perseroan juga punya kewajiban. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. that the national economy, which is implemented based on economic democracy with the principles of community, fair efficiency, sustainability, environmental awareness, independence, and safeguards KETENTUAN PENUTUP. Susilo Bambang Yudhoyono. 16. 4756, LL SETNEG : 82. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4. KETENTUAN PENUTUP. 96 penggabungan dan peleburan usaha di Indonesia. Dasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 40, LN. Peraturan Perundang-undangan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas dewan komisaris meliputi: Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan membuat salinannya; Melaporkan kepemilikan saham pribadi dan/atau keluarga pada perusahaan (baik perusahaan tempat individu menjadi komisaris maupun perusahaan lain)Pasal 41 Undang-Undang No. Ketentuan PT sebelumnya telah diatur dalam UU No. Dalam Bab V pasal 74 UU no. 01. 1995. 40/2007 telah banyak mewadahi solusi-solusi dari Permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan terdahulu khususnya mengenai Good Corporate Governance . 12B012003 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MATARAM. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. Hum OLEH : ACHMAD SYAUQI NIM. whereas the Limited Liability Companies Act No. 40 Tahun 2007) / Binot Nadapdap, Author: Nadapdap, Binoto, Publisher:Jakarta : Jala Permata Aksara. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 102, TLN NO. KETENTUAN PENUTUP. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. I. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4. 85, TLN NO. a. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. UU No. Pasal 21 ayat (2) UUPT), dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri. , Indonesia. Berikut Prosedur dan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas di Indonesia. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN 3. home; Undang-Undang; UU No 40 TAHUN 2007; Lampiran Revisi Dokumen Riwayat Dokumen Relasi Dokumen. table di bawah. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karakteristik pemegang saham diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT. A. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. , et al. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) lebih lanjut ketentuan mengenai RUPS diatur Bab VI dari pasal 75 sampai pasal 91. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Indonesian Company Law Bilingual – Law No 40 of 2007 on Company Law (Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (bilingual, english-Indonesia), sebagaimana diubah dengan Perpu 2/2022 – as amended by Perpu 2/2022 available in PDF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Saya ingin menanyakan apa konsekuensi PT yang anggaran Dasarnya belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Terbaru yakkni UU Nomor 40 Tahun 2007, namun AD/ART nya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Tipe Dokumen. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau. 2007/NO. 40 Tahun 2007 ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No.